Menurut Najib, literasi keuangan perlu ditanamkan sejak usia dini agar masyarakat terbiasa mengelola keuangan melalui lembaga resmi. Program ini dinilai penting mengingat jumlah sekolah di Kabupaten Serang sangat besar.
“Tadi informasi dari Pak Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Aber Nurhadi, SDN saja sudah 746 sekolah, belum lagi SMP. Ini adalah bagian dari bagaimana sebenarnya output umumnya, yaitu membangun peradaban kesadaran masyarakat terhadap inklusi keuangan daerah,” ujarnya.
ADVERTISEMENT
. Ukuran gambar 480px x 600pxSCROLL TO RESUME CONTENT
Tak hanya menyasar pelajar, Pemkab Serang juga menyiapkan program “Satu Rekening Satu Aparat Desa”. Program ini bertujuan meningkatkan pemahaman aparatur desa terhadap layanan perbankan dan transaksi digital.
Program kedua diarahkan untuk menghadapi maraknya pinjaman online ilegal dan praktik rentenir yang masih membebani masyarakat desa. Pemerintah daerah bersama perbankan akan memperluas sosialisasi layanan keuangan digital dan mendorong masyarakat beralih ke transaksi non tunai.
Najib menilai perubahan pola transaksi masyarakat menjadi langkah strategis untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih aman dan transparan. Selain itu, transaksi digital juga dinilai lebih praktis dan mampu mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap pinjaman ilegal.
“Jadi mindset-nya, transaksi tunai ini akan terus kita kurangi, supaya ada kesadaran bahwa ternyata bertransaksi itu lebih mudah dengan nontunai. Yang penting saldonya ada di rekening,” tegasnya.
Langkah tersebut juga menjadi bagian dari upaya memperluas akses layanan keuangan digital hingga ke wilayah pedesaan.
Penulis : Dayat
Editor : Redaksi Kilas Banten
Sumber Berita: KILASBANTEN.COM
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
