KILAS BANTEN – Wakil Wali Kota Tangerang Maryono menegaskan bahwa data yang akurat menjadi fondasi utama dalam mewujudkan pembangunan yang berkualitas, terukur, dan tepat sasaran.
Menurutnya, setiap kebijakan pemerintah harus disusun berdasarkan data yang valid agar mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan Maryono saat membuka Pelatihan Teknis Substantif 17 tentang Pengelolaan Data Pemerintah Kota Tangerang Tahun 2026 di Graha Bhakti Karya, Modernland, Kota Tangerang.
Dalam sambutannya, Maryono menekankan bahwa keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan tidak ditentukan oleh banyaknya data yang dimiliki, melainkan sejauh mana data tersebut dimanfaatkan untuk menghasilkan kebijakan yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat.
“Keberhasilan pemerintahan tidak diukur dari seberapa banyak data yang dimiliki, tetapi dari seberapa tepat data tersebut digunakan untuk menghasilkan kebijakan dan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegas Maryono, Rabu, 21 Oktober 2026.
Ia menjelaskan, data bukan sekadar kumpulan angka atau dokumen administrasi. Data merupakan dasar dalam menentukan arah pembangunan sekaligus menjadi acuan dalam menetapkan prioritas program pemerintah.
Menurut Maryono, kesalahan dalam pengelolaan data dapat menyebabkan kebijakan tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Sebaliknya, data yang akurat akan membantu pemerintah mengambil keputusan secara lebih cepat, efektif, dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Karena itu, ia meminta seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang meningkatkan kualitas pengelolaan data. Proses tersebut harus dilakukan secara teliti, mulai dari pengumpulan, pengolahan, pembaruan, hingga pemanfaatan data dalam penyusunan perencanaan maupun evaluasi program pembangunan.
“Pastikan data yang kita gunakan benar-benar menggambarkan kondisi masyarakat. Dengan begitu, program yang direncanakan tidak hanya terlaksana, tetapi juga tepat sasaran dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Maryono juga mengingatkan pentingnya integrasi data antarperangkat daerah. Menurutnya, sinkronisasi informasi akan memudahkan pemerintah menentukan prioritas pembangunan, mengukur capaian program secara objektif, sekaligus mengevaluasi efektivitas kebijakan yang telah dijalankan.
Ia berharap budaya kerja berbasis data semakin kuat di seluruh organisasi perangkat daerah. Dengan demikian, setiap keputusan yang diambil pemerintah memiliki dasar yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Melalui pelatihan tersebut, para peserta diharapkan mampu meningkatkan kompetensi dalam mengelola data sekaligus memperkuat kualitas pelayanan publik melalui kebijakan yang lebih presisi.
“Pembangunan yang berkualitas harus dimulai dari data yang akurat. Dengan data yang benar, kita dapat mengambil kebijakan yang tepat, menentukan program sesuai kebutuhan, dan memastikan setiap langkah pembangunan benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat maupun bagi lingkungan,” tutup Maryono.
Pelatihan pengelolaan data ini berlangsung selama tiga hari dan diikuti oleh 40 peserta dari berbagai perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang. Kegiatan tersebut menghadirkan narasumber dari Kementerian PPN/Bappenas, BPS Kota Tangerang, Swiss German University, serta Widyaiswara BPSDM Provinsi Banten untuk memperkuat kapasitas aparatur dalam membangun tata kelola pemerintahan yang berbasis data.***
