Banjir Tak Pernah Usai, DPRD dan Pemkab Serang Didorong Putus Siklus Tahunan dengan Solusi Permanen
Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Serang Ahmad Muhibbin saat menyampaikan pandangan terkait penanganan banjir dalam rapat bersama Pemkab Serang.
Azwar mengakui bantuan bagi korban banjir tetap dibutuhkan untuk meringankan beban masyarakat dalam kondisi darurat. Namun, ia menekankan bahwa upaya pencegahan jauh lebih penting agar kerugian yang sama tidak terus terulang dari tahun ke tahun.
Ia mencontohkan Kecamatan Cikande sebagai salah satu wilayah yang memerlukan perhatian khusus. Menurutnya, pembangunan tanggul dan infrastruktur pengendali banjir harus menjadi prioritas. Selain itu, distribusi bantuan bagi warga terdampak juga perlu dievaluasi agar lebih merata dan tepat sasaran.
“Penanganan fisik harus memiliki arah yang jelas. Di beberapa desa, seperti Songgom Jaya, bantuan belum sepenuhnya dirasakan semua warga terdampak. Ini harus menjadi bahan evaluasi bersama,” kata dia.
Selain infrastruktur, DPRD juga menyoroti kesiapan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang. Azwar menilai keterbatasan peralatan dan dukungan anggaran berpotensi menghambat respons cepat di lapangan, meskipun kesiapan personel dinilai cukup baik.
“Personel mungkin siap, tetapi jika peralatannya terbatas, penanganan di lapangan tidak akan maksimal. Penguatan BPBD harus menjadi perhatian bersama,” ujarnya.
Persoalan banjir di Kabupaten Serang juga mendapat sorotan dari kalangan masyarakat sipil. Koordinator Perkumpulan Pemuda dan Mahasiswa Ruang Nalar, Muhamad Lutfi, menilai banjir tidak bisa dipahami hanya sebagai bencana alam musiman. Ia melihat persoalan ini berkaitan erat dengan tata kelola wilayah dan pembagian kewenangan yang belum berjalan optimal.
