Ia juga menekankan pentingnya tampilan website yang sederhana, sistem pencarian yang mudah digunakan, dan kecepatan akses yang baik agar masyarakat tidak kesulitan mencari informasi layanan publik.
ADVERTISEMENT
. Ukuran gambar 480px x 600pxSCROLL TO RESUME CONTENT
Sementara itu, Abdul Aziz dari Kementerian Keuangan RI menilai pola komunikasi pemerintah harus berubah mengikuti perkembangan media sosial. Pemerintah tidak bisa lagi hanya menyampaikan informasi secara satu arah.
Menurut dia, media sosial telah membuat masyarakat lebih aktif menyampaikan kritik, pertanyaan, dan kebutuhan informasi secara langsung kepada pemerintah.
“Sekarang komunikasi publik bukan lagi satu arah. Media sosial menuntut pemerintah untuk lebih cepat merespons dan memberikan jawaban yang benar-benar dibutuhkan masyarakat,” katanya.
Ia juga mendorong admin media sosial pemerintah memanfaatkan isu yang berkembang di masyarakat sebagai bahan edukasi publik agar konten yang disampaikan lebih relevan dan bermanfaat.
Forum Kehumasan tersebut menjadi bagian dari strategi Pemerintah Kota Tangerang dalam memperkuat pelayanan publik berbasis digital. Pemerintah berharap seluruh pengelola informasi di OPD dan BUMD mampu menghadirkan komunikasi yang profesional, transparan, dan mudah dijangkau masyarakat.
Di tengah tingginya penggunaan media sosial dan kebutuhan informasi serba cepat, penguatan kapasitas PPID dan admin digital dinilai menjadi langkah penting agar pelayanan publik di Kota Tangerang semakin modern, adaptif, dan terpercaya.***
Penulis : Wahyu
Editor : Taufik
Sumber Berita: KILASBANTEN.COM
