Gubernur Banten Andra Soni saat membuka Rakernas APDESI Merah Putih di Kota Serang yang dihadiri ratusan kepala desa dari berbagai daerah.
Menurut Johan, pihaknya terus berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional terkait pengembangan program tersebut.
“Kami selalu berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian dan ATR/BPN terkait rencana itu. Kami meyakini, dengan program itu ekonomi kerakyatan akan tumbuh,” katanya.
Dalam Rakernas tersebut, APDESI Merah Putih juga menyiapkan sejumlah rekomendasi strategis untuk pemerintah. Salah satunya adalah usulan pemberian lahan Hak Guna Usaha (HGU) kepada pemerintah desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) maupun koperasi desa.
Selain itu, organisasi tersebut juga mengusulkan agar program cetak sawah dapat langsung dikelola pemerintah desa sehingga manfaat ekonomi yang dihasilkan dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat desa.
Ketua APDESI Merah Putih Anwar Sadat menilai berbagai program tersebut menjadi langkah penting untuk memperkuat kemandirian desa di tengah kebijakan penyesuaian dan realokasi anggaran pemerintah.
Ia berharap seluruh pemerintah desa di Indonesia yang jumlahnya mencapai 75.265 desa di 37 provinsi dapat menjadi motor penggerak ekonomi nasional. Menurutnya, desa harus tetap memiliki kedaulatan dan peran strategis karena kemajuan bangsa tidak bisa dipisahkan dari kemajuan desa.
“Harapannya Pemdes yang jumlahnya mencapai 75.265 di 37 provinsi itu bisa mendominasi perekonomian nasional. Maka dari itu desa tidak boleh dihilangkan kedaulatan dan perannya, karena yang bisa merepresentasikan kemajuan bangsa adalah desa,” jelasnya.***