KILAS BANTEN – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten Deden Apriandhi menegaskan bahwa jabatan tidak akan memberikan manfaat apabila tidak dibarengi kepemimpinan yang kuat.
Menurutnya, seorang pejabat tidak cukup hanya memiliki kewenangan, tetapi juga harus mampu menghadirkan solusi, menggerakkan perubahan, serta menjadi teladan bagi lingkungan kerjanya.
Pesan tersebut disampaikan Deden dalam sambutan yang dibacakan Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Banten, Rina Dewiyanti, saat membuka Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan XII, XIII, XIV dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan XXII Tahun 2026 di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Banten, Kabupaten Pandeglang, Rabu (22/7/2026).
Dalam sambutannya, Deden menekankan bahwa pelatihan kepemimpinan tidak boleh dipahami hanya sebagai syarat administratif untuk memperoleh promosi jabatan atau mengembangkan karier aparatur sipil negara (ASN).
Menurutnya, pelatihan tersebut harus menjadi wadah untuk membentuk pemimpin yang mampu membawa perubahan nyata dalam birokrasi.
“Pelatihan kepemimpinan tidak boleh hanya dipandang sebagai persyaratan administratif atau pengembangan karier. Pelatihan ini harus menjadi proses pembentukan pemimpin perubahan,” ujar Rina saat membacakan sambutan Sekda.
Deden menjelaskan bahwa pejabat administrator dan pejabat pengawas memiliki posisi penting dalam sistem pemerintahan. Mereka menjadi penghubung antara kebijakan pimpinan dengan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat.
Karena itu, para pejabat dituntut mampu membangun komunikasi dua arah. Mereka harus memahami arah kebijakan pimpinan sekaligus mampu menyerap aspirasi pegawai dan kebutuhan masyarakat. Kemampuan tersebut dinilai menjadi kunci agar kebijakan pemerintah berjalan efektif dan memberikan manfaat langsung bagi publik.
Selain mengejar target organisasi, pejabat juga diminta memastikan seluruh proses kerja berlangsung secara profesional, akuntabel, dan tetap mengedepankan nilai kemanusiaan dalam memberikan pelayanan.
Deden menilai tantangan birokrasi saat ini semakin besar. Masyarakat menginginkan pelayanan publik yang cepat, mudah, adil, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Penilaian masyarakat terhadap pemerintah kini tidak hanya bergantung pada kebijakan yang dibuat, tetapi juga pada kualitas pelayanan yang dirasakan secara langsung.
Untuk menjawab tantangan tersebut, ia mendorong pemanfaatan teknologi digital secara maksimal. Digitalisasi birokrasi harus mampu mempercepat pelayanan, memangkas prosedur yang berbelit, memperkuat sistem pengawasan, sekaligus meningkatkan keterbukaan informasi kepada masyarakat.
Namun, Deden mengingatkan agar transformasi digital tidak justru menciptakan birokrasi baru yang lebih rumit.
“Jangan sampai justru menambah tahapan, menambah beban pegawai, atau menyulitkan masyarakat,” tegasnya.
Selain transformasi digital, Deden juga menyoroti pentingnya kolaborasi antarlembaga pemerintah. Menurutnya, persoalan pembangunan tidak bisa diselesaikan oleh satu organisasi perangkat daerah saja. Sinergi melalui komunikasi yang baik, berbagi data, pemanfaatan sumber daya secara bersama, serta fokus terhadap hasil menjadi langkah penting dalam meningkatkan efektivitas pembangunan.
Ia juga mengingatkan seluruh perangkat daerah agar memanfaatkan anggaran secara lebih efisien. Keterbatasan anggaran, menurutnya, harus menjadi momentum untuk meningkatkan efektivitas belanja daerah sehingga setiap rupiah yang digunakan benar-benar memberikan manfaat nyata, tepat sasaran, dan menghasilkan dampak yang terukur bagi masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Deden turut menekankan pentingnya integritas sebagai fondasi utama kepemimpinan. Ia mengingatkan seluruh pejabat agar selalu menjunjung tinggi kejujuran, tanggung jawab, dan komitmen terhadap pelayanan publik.
Pejabat, lanjutnya, harus mampu mencegah praktik korupsi, gratifikasi, penyalahgunaan wewenang, maupun konflik kepentingan. Nilai integritas harus tercermin dalam setiap keputusan, pengelolaan anggaran, pemilihan mitra kerja, hingga pelayanan kepada masyarakat.
Di akhir sambutannya, Deden berharap setiap peserta pelatihan mampu menghasilkan aksi perubahan yang inovatif dan sesuai kebutuhan organisasi. Program tersebut harus disusun secara realistis, memiliki sasaran yang jelas, mudah diterapkan, serta dapat dikembangkan secara berkelanjutan.
Melalui inovasi tersebut, Pemerintah Provinsi Banten diharapkan mampu terus meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus membangun birokrasi yang profesional, adaptif, berintegritas, dan semakin dipercaya masyarakat.***
