KILAS BANTEN – Pemerintah Kota (Pemkot) Serang memperkuat pengawasan program kerja dan pengelolaan anggaran daerah melalui koordinasi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.
Koordinasi tersebut berlangsung dalam Rapat Koordinasi Pengawasan Program Kerja Tahun Anggaran (TA) 2026 dan Program Prioritas Daerah Kota Serang yang digelar Inspektorat Kota Serang di Aula Lantai 1 Setda Kota Serang, Kamis (3/9/2026).
Wali Kota Serang Budi Rustandi mengatakan koordinasi dengan KPK merupakan bagian dari program supervisi dalam rangka pencegahan korupsi. Ia memastikan arahan dan rekomendasi yang disampaikan KPK akan ditindaklanjuti oleh seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).
“Ini adalah program supervisi dari KPK RI dan ini berjalan dengan baik. Sekarang dalam progres diskusi bersama, bagaimana nanti KPK mengarahkan. Saya sudah perintahkan kepada seluruh OPD di Kota Serang untuk memahami, mendengarkan, lalu menindaklanjuti semua arahan dan rekomendasi daripada KPK RI,” kata Budi.
Menurut Budi, pembahasan bersama KPK juga berkaitan dengan pengawasan terhadap penggunaan anggaran. Dalam pertemuan tersebut, KPK menyoroti pengalokasian anggaran perjalanan dinas DPRD di sejumlah daerah yang dinilai cukup besar.
Budi mengatakan KPK menilai pengeluaran tersebut perlu memperhatikan manfaat dan hasil yang dapat dirasakan masyarakat.
“KPK juga mengapresiasi tadi bahwa dia menyorotinya DPRD. Bagaimana menyoroti DPRD di tempat-tempat lain bahwa anggarannya terbanyak itu adalah perjalanan dinas yang signifikan besar,” ujarnya.
Budi melanjutkan, KPK meminta pemerintah daerah berani membangun komunikasi dengan DPRD agar penganggaran lebih diarahkan untuk kepentingan masyarakat.
“Bahwa itu tidak bagus karena tidak ada output jelasnya untuk masyarakat, dan meminta Pemerintah Kota Serang untuk bisa dan berani untuk membahas bareng, berdiskusi dengan DPRD untuk mohon kiranya memperjuangkan kepentingan masyarakat,” katanya.
Ia menegaskan Pemkot Serang berkomitmen terbuka dalam pembahasan anggaran dan mengutamakan kepentingan masyarakat.
“Kita ini justru fight dalam hal untuk beranggaran. Tidak ada setengah kamar dan lain-lain. Kita full terbuka demi kepentingan masyarakat Kota Serang,” tegas Budi.
Dalam koordinasi tersebut, Budi juga menyampaikan sejumlah capaian Pemkot Serang kepada KPK. Salah satunya terkait pendapatan daerah yang menurutnya telah melampaui target RPJMD.
“Dan itu sudah dibuktikan dengan kita di era Budi dan Agis ini, pendapatan melebihi daripada target RPJMD. Dan dia tadi memberikan apresiasi ke kita,” ujarnya.
Selain pengelolaan anggaran, Budi menyampaikan capaian Kota Serang dalam manajemen talenta dan pembangunan infrastruktur digital. Ia mengatakan Kota Serang telah meraih peringkat pertama dalam manajemen talenta.
“Saya sampaikan bahwa kita sudah nomor urut satu, dapat juara dalam manajemen talenta dan lain-lain, dan mereka juga apresiasi,” kata Budi.
Menurutnya, capaian pembangunan infrastruktur digital Kota Serang juga mendapat apresiasi. Budi menyebut target pemerintah pusat berada di angka 40 persen, sementara capaian Kota Serang telah mencapai 38 persen.
“Pembangunan di Kota Serang, bahkan infrastruktur digital itu dari target pemerintah pusat 40 persen, sejarah di Kota Serang bisa mencapai 38 persen. Dan itu kan luar biasa kata beliau,” ujarnya.
Budi menambahkan, efisiensi anggaran juga telah dilakukan Pemkot Serang sesuai arahan Presiden. Menurutnya, efisiensi tersebut tetap diarahkan agar menghasilkan pembangunan yang dapat dirasakan masyarakat.
“Anggaran kita sudah diurut efisiensi sesuai arahan Presiden, dan hasilnya nyata kan? Kota Serang pembangunannya hari ini seperti apa, dan terbesar mungkin di era pemerintahan saya,” katanya.
Ke depan, Budi berharap koordinasi bersama KPK dapat memperkuat tata kelola pemerintahan Kota Serang. Ia menargetkan pemerintahan yang bersih dan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance.
“Harapan saya dan Pak Agis tentunya ingin pemerintahan kita yang bersih, good governance, tentunya menjalankan suatu program yang benar-benar bermanfaat untuk masyarakat,” ujar Budi.
Ia juga berharap pengawasan terhadap program pemerintah dapat dilakukan bersama-sama sehingga setiap kebijakan dan program pembangunan tetap berada pada jalur yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Tentunya harus dikawal bersama-sama dengan teman-teman. Dan saya harap banyak investasi masuk,” katanya.
Budi turut menyampaikan strategi Pemkot Serang dalam mendorong pembangunan melalui kolaborasi dengan dunia usaha. Ia mengatakan sejumlah program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR telah diarahkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur tanpa membebani APBD.
“Saya juga tadi menjelaskan, dan dia apresiasi dengan banyaknya CSR melalui lobi-lobi saya, yang mana ini menghasilkan infrastruktur tanpa membebani APBD, dan itu bagus sekali kata beliau,” ujarnya.
Salah satu bentuknya, kata Budi, adalah pembangunan betonisasi yang dilakukan melalui dukungan pihak swasta. Ia menyebut kemudahan perizinan menjadi bagian dari upaya membangun kolaborasi tersebut.
“Saya bilangin perizinannya kita gratiskan semuanya, tapi beliau rasa terima kasih itu dibangunkan betonisasi untuk dinikmati oleh masyarakat tanpa menggunakan uang APBD, dan dia sangat apresiasi, memberikan jempol kepada saya,” tandasnya.
