KILAS BANTEN – Pemerintah Kota Kota Tangerang mempercepat transformasi birokrasi dengan menekankan pentingnya kemampuan komunikasi publik bagi aparatur sipil negara (ASN). Langkah ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih profesional, responsif, dan mudah dipahami masyarakat di tengah derasnya arus informasi digital.
Wakil Wali Kota Tangerang, Maryono, menegaskan bahwa ASN tidak lagi cukup hanya menjalankan tugas administratif dan program kerja. Di era keterbukaan informasi saat ini, setiap aparatur pemerintah dituntut mampu menjadi komunikator yang efektif sekaligus representasi resmi pemerintah di mata publik.
Pernyataan itu disampaikan Maryono saat menutup Pelatihan Komunikasi Publik I bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang digelar di Grha Bhakti Karya, Cipondoh. Kegiatan tersebut diikuti oleh para kepala perangkat daerah dan camat di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang.
“Di tengah keterbukaan informasi yang semakin cepat, kepala perangkat daerah dan camat tidak hanya menjalankan program, tetapi juga menjadi wajah Pemerintah Kota Tangerang. Karena itu, kemampuan berkomunikasi menjadi sangat penting untuk membangun kepercayaan masyarakat,” ujar Maryono, Kamis, 11 Juni 2026.
Menurut Maryono, keberhasilan sebuah program pembangunan tidak hanya diukur dari pelaksanaannya di lapangan. Lebih jauh, pemerintah juga harus memastikan bahwa masyarakat memahami tujuan program tersebut dan merasakan manfaatnya secara langsung.
Ia menekankan bahwa komunikasi publik yang buruk dapat menimbulkan kesalahpahaman, bahkan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Karena itu, strategi penyampaian informasi harus dirancang secara sederhana, jelas, dan tepat sasaran.
Dalam konteks tersebut, Maryono meminta ASN untuk mengubah pendekatan komunikasi tradisional menjadi lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi. ASN, kata dia, harus mampu memanfaatkan berbagai kanal digital untuk menyampaikan informasi secara cepat dan akurat kepada masyarakat.
Perubahan pola komunikasi masyarakat yang kini didominasi media digital menjadi tantangan tersendiri bagi birokrasi modern. Informasi dapat menyebar dalam hitungan detik dan memengaruhi persepsi publik secara luas. Oleh sebab itu, ASN dituntut tidak hanya memahami substansi kebijakan, tetapi juga mampu mengemas pesan dengan cara yang mudah dipahami.
“Jadilah wajah pelayanan publik yang profesional, responsif, dan komunikatif. Ketika komunikasi terbangun dengan baik, kepercayaan masyarakat akan tumbuh dan partisipasi publik dalam pembangunan pun semakin kuat,” tegas Maryono.
Selain itu, Maryono juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan dunia akademik dalam meningkatkan kapasitas ASN. Ia memberikan apresiasi kepada narasumber dan fasilitator dari Bina Nusantara University yang telah berkontribusi dalam pelatihan tersebut.
Menurutnya, kerja sama dengan institusi pendidikan tinggi menjadi salah satu strategi penting dalam memperkuat kualitas sumber daya aparatur. Pendekatan ini diharapkan mampu menciptakan birokrasi yang lebih modern, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik yang optimal.
Pemkot Tangerang menilai bahwa peningkatan kapasitas ASN harus dilakukan secara berkelanjutan. Pelatihan seperti ini menjadi bagian dari agenda reformasi birokrasi yang bertujuan memperkuat kemampuan komunikasi, manajerial, dan adaptasi teknologi di kalangan aparatur.
Di sisi lain, Maryono menegaskan bahwa tantangan komunikasi pemerintahan di era digital tidak bisa dihindari. Pemerintah harus hadir dengan narasi yang jelas, konsisten, dan mampu menjawab kebutuhan informasi masyarakat.
Melalui pelatihan komunikasi publik ini, Pemerintah Kota Tangerang berharap seluruh ASN dapat lebih siap menghadapi dinamika komunikasi modern. Pemerintah juga menargetkan peningkatan kepercayaan publik sebagai hasil dari komunikasi yang lebih terbuka dan efektif.
Dengan langkah ini, Pemkot Tangerang menunjukkan komitmennya dalam membangun tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif terhadap perkembangan zaman. ASN tidak hanya dituntut bekerja, tetapi juga dituntut mampu menyampaikan kerja tersebut kepada publik dengan cara yang tepat, cepat, dan dipercaya.***
