KILAS BANTEN – DPRD Kabupaten Serang mengkritisi lonjakan signifikan anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) yang dinilai tidak sejalan dengan kebutuhan mendesak masyarakat. Kenaikan anggaran tersebut menjadi sorotan tajam karena alokasi untuk penanganan banjir justru dinilai sangat minim.
Sorotan itu mengemuka dalam rapat evaluasi program antara DPRD dan Dinas PUPR. Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Serang, Azwar Anas, mengungkapkan adanya kenaikan anggaran yang cukup mencolok dan memunculkan banyak pertanyaan.
ADVERTISEMENT
. Ukuran gambar 480px x 600pxSCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Anas, berdasarkan dokumen awal, anggaran Dinas PUPR Kabupaten Serang tercatat sebesar Rp94 miliar. Namun, dalam pembahasan terbaru, angka tersebut melonjak tajam menjadi sekitar Rp167 hingga Rp169 miliar. Artinya, terdapat kenaikan sekitar Rp73 miliar yang belum dijelaskan secara rinci.
“Kami mempertanyakan lonjakan ini. Dari Rp94 miliar naik menjadi hampir Rp169 miliar. Ini bukan angka kecil dan tentu harus dijelaskan secara transparan,” ujar Azwar Anas, ditulis Jumat, 23 Januari 2026.
DPRD menilai kenaikan anggaran tersebut tidak berbanding lurus dengan prioritas kebutuhan masyarakat. Salah satu yang paling disorot adalah kecilnya alokasi anggaran untuk bidang Sumber Daya Air (SDA), yang menjadi sektor kunci dalam penanganan banjir.
Azwar Anas menyebutkan, anggaran SDA hanya dialokasikan sekitar Rp2,45 miliar. Jumlah ini dinilai jauh dari cukup jika dibandingkan dengan kondisi Kabupaten Serang yang kerap dilanda banjir hampir setiap tahun.
Penulis : Dayat
Editor : Redaksi Kilas Banten
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
