“Serang ini punya 25 kecamatan. Lebih dari 90 desa terdampak banjir. Dengan kondisi seperti itu, anggaran Rp2,45 miliar jelas tidak seimbang,” katanya.
ADVERTISEMENT
. Ukuran gambar 480px x 600pxSCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menegaskan, persoalan banjir di Kabupaten Serang bukan masalah baru. Setiap musim hujan, masyarakat di berbagai wilayah kembali menghadapi ancaman genangan, kerusakan infrastruktur, hingga terganggunya aktivitas ekonomi. Namun, anggaran yang tersedia dinilai belum mencerminkan tingkat urgensi persoalan tersebut.
Anas juga menyoroti penggunaan anggaran SDA yang sebagian besar justru habis untuk biaya operasional dan sewa alat berat. Dari total anggaran yang ada, sekitar Rp800 juta terserap untuk kebutuhan tersebut.
“Kalau sudah habis untuk sewa dan operasional, lalu kapan kita membangun irigasi atau melakukan normalisasi sungai? Dengan anggaran seperti ini, sulit berharap hasil maksimal,” tegasnya.
Kondisi tersebut mendorong DPRD untuk meminta Dinas PUPR melakukan pergeseran anggaran. Salah satu usulan yang disampaikan adalah mengalihkan anggaran pengadaan lahan Bojong Menteng yang mencapai sekitar Rp10 miliar.
Menurut Anas, proyek Bojong Menteng memiliki catatan kegagalan di masa lalu. DPRD mengingatkan agar pemerintah daerah tidak mengulang kesalahan yang sama.
“Kami ingatkan jangan mengulang sejarah. Bojong Menteng ini dulu pernah gagal. Daripada dipaksakan, lebih baik anggarannya dialihkan untuk irigasi dan penanganan banjir,” ujarnya.
Selain pergeseran anggaran, DPRD juga mendorong Dinas PUPR untuk mempertimbangkan pengadaan alat berat secara mandiri. Langkah ini dinilai lebih efisien dibandingkan terus-menerus menyewa alat atau bergantung pada bantuan pemerintah provinsi.
Penulis : Dayat
Editor : Redaksi Kilas Banten
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
