Ia menekankan bahwa kepemimpinan Gus Dur tidak datang secara instan atau melalui penunjukan kekuasaan. Semua proses itu dilalui melalui mekanisme demokratis.
“Gus Dur menjadi Ketua Umum PBNU melalui muktamar. Dari sana, beliau memimpin banyak komunitas dan forum yang melibatkan rakyat,” ujar Nyai Sinta di hadapan jamaah.
Nyai Sinta menegaskan bahwa Gus Dur tidak pernah menjadikan jabatan sebagai ambisi utama. Ia juga tidak mengejar penghargaan formal atau pengakuan simbolik. Seluruh energi dan pemikirannya diarahkan untuk membela mereka yang tertinggal dan kehilangan hak-hak dasar.
ADVERTISEMENT
. Ukuran gambar 480px x 600pxSCROLL TO RESUME CONTENT
“Gus Dur berjuang tanpa pamrih. Beliau tidak mencari apresiasi dari siapa pun, tetapi konsisten membela kelompok yang hak-haknya diabaikan,” kata Nyai Sinta.
Keberpihakan tersebut terlihat jelas saat Gus Dur memimpin PBNU. Ia menggunakan kewenangan moral dan organisatorisnya untuk berdiri bersama rakyat kecil dan kelompok minoritas. Gus Dur berada di garis depan dalam isu kebebasan beribadah, termasuk membela kelompok Ahmadiyah. Ia juga menolak segala bentuk persekusi dan kekerasan yang berbasis identitas.
Sikap serupa tampak dalam keberanian Gus Dur menyuarakan keadilan bagi korban penggusuran dan ketidakadilan struktural. Kasus Kedung Ombo, Pelumpang, hingga persoalan buruh menjadi bagian dari catatan perjuangannya. Gus Dur juga dikenal membela tahanan politik dan kelompok terpinggirkan, meski sikap tersebut sering membuatnya berseberangan dengan kekuasaan.
Saat menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia selama sekitar 20 bulan, Gus Dur tetap memegang prinsip yang sama. Ia membuka Istana Negara bagi rakyat sebagai simbol bahwa kekuasaan negara bukan milik elite. Ia juga mendorong peningkatan kesejahteraan aparatur negara agar bekerja dengan jujur dan fokus melayani masyarakat.
Penulis : Dayat
Editor : Redaksi Kilas Banten
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
