KILAS BANTEN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten mulai memperkuat kolaborasi dengan dunia usaha untuk mempercepat pembangunan daerah. Salah satu strategi yang disiapkan ialah mengoptimalkan program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan sebagai dukungan pembangunan di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Langkah tersebut menjadi bagian dari persiapan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Non-APBD yang dijadwalkan berlangsung pada akhir 2026. Melalui forum itu, pemerintah ingin memperluas keterlibatan sektor swasta dalam mendukung berbagai program pembangunan yang belum dapat sepenuhnya dibiayai oleh APBD.
Gubernur Banten Andra Soni mengatakan potensi perusahaan yang beroperasi di wilayah Banten harus dimanfaatkan secara maksimal. Menurutnya, keterlibatan dunia usaha dapat mempercepat pembangunan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Meski demikian, Andra menegaskan bahwa program CSR bukan pengganti tanggung jawab pemerintah. Program tersebut hanya menjadi pelengkap untuk memperkuat berbagai agenda pembangunan yang telah dirancang pemerintah daerah.
“Perlahan-lahan kita akan memaksimalkan potensi peran swasta dalam menunjang pembangunan di Provinsi Banten,” ujar Andra Soni usai rapat koordinasi bersama Forum CSR di Aula Gedung Negara Provinsi Banten, Kota Serang, Selasa, 1 September 2026.
Ia menjelaskan, kontribusi perusahaan dapat diarahkan ke berbagai sektor yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Di antaranya pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), pembangunan sarana olahraga, bantuan sosial, hingga program pemberdayaan masyarakat.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Banten Deden Apriandhi menyebut penguatan tata kelola Forum CSR menjadi agenda utama. Menurutnya, sistem organisasi yang transparan akan meningkatkan kepercayaan perusahaan untuk menyalurkan program CSR secara tepat sasaran.
Deden mengungkapkan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan perusahaan sebenarnya sudah berjalan. Salah satu contohnya ialah dukungan Grup Sinar Mas dalam program bedah rumah di wilayah Tangerang.
Program tersebut dinilai menjadi contoh sinergi yang dapat diperluas ke berbagai daerah lain di Provinsi Banten. Pemerintah berharap semakin banyak perusahaan mengikuti langkah serupa dengan menyalurkan CSR sesuai kebutuhan masyarakat.
Ke depan, penyaluran CSR akan mengacu pada hasil pemetaan kebutuhan di lapangan. Dengan pendekatan tersebut, bantuan perusahaan diharapkan mampu mengisi kebutuhan pembangunan yang belum terakomodasi dalam anggaran pemerintah.
Dua daerah menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan program ini, yakni Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak. Kedua wilayah tersebut masih memiliki kebutuhan pembangunan yang cukup besar sehingga memerlukan dukungan dari berbagai pihak.
“Forum CSR harus mengedepankan program-program yang memang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat dan belum tercakup oleh program Pemprov,” kata Deden.
Ketua Forum CSR Banten, Jamil, menegaskan bahwa lembaga yang dipimpinnya tidak mengelola dana CSR perusahaan. Forum hanya berfungsi sebagai penghubung antara kebutuhan masyarakat dengan program tanggung jawab sosial yang dimiliki perusahaan.
“Kita tidak mengelola uang. Kita hanya menjadi tempat atau wadah untuk bersinergi, penyelarasan program, dan kolaborasi,” ujarnya.
Menurut Jamil, potensi sektor usaha di Banten sangat besar. Pendataan sementara menunjukkan terdapat sekitar 4.000 perusahaan menengah dan besar yang beroperasi di provinsi tersebut. Jika digabungkan dengan perusahaan berskala kecil, jumlahnya diperkirakan mencapai sekitar 8.000 perusahaan.
Besarnya jumlah perusahaan tersebut menjadi modal penting untuk memperkuat pembangunan daerah. Dengan koordinasi yang baik, program CSR diyakini mampu memberikan manfaat yang lebih luas dan menjangkau lebih banyak masyarakat.
Sebagai upaya meningkatkan keterbukaan informasi, Forum CSR Banten juga menyiapkan sebuah situs web yang memuat seluruh informasi pelaksanaan program CSR. Platform tersebut akan menampilkan perusahaan yang berpartisipasi, jenis kegiatan yang dijalankan, lokasi pelaksanaan, hingga penerima manfaat.
Tak hanya itu, masyarakat juga akan diberi ruang untuk mengusulkan program yang dibutuhkan. Setiap usulan akan melalui proses verifikasi sebelum ditawarkan kepada perusahaan sebagai bagian dari program CSR.
Melalui penguatan kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha, Pemprov Banten berharap pembangunan dapat berlangsung lebih cepat dan merata. Sinergi ini diharapkan mampu membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama pada sektor-sektor yang belum dapat dibiayai sepenuhnya melalui APBD.***
