KILAS BANTEN – Pemerintah Provinsi Banten menghadirkan pelayanan publik terpadu bagi masyarakat Kabupaten Pandeglang. Program yang berlangsung di Lapangan Dapur Leoz, Desa Tegal, Kecamatan Cikedal, Rabu (2/9/2026), memberikan kemudahan bagi warga untuk mengakses berbagai layanan penting dalam satu lokasi.
Melalui kegiatan tersebut, masyarakat dapat memanfaatkan layanan Cek Kesehatan Gratis (CKG), mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB) tanpa biaya, mendapatkan pendampingan bagi pelaku UMKM, membeli kebutuhan pokok melalui Gerakan Pangan Murah, hingga menerima beragam bantuan sosial dan pendidikan.
Gubernur Banten Andra Soni bersama Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah turun langsung meninjau seluruh stan pelayanan. Keduanya juga berdialog dengan masyarakat untuk memastikan setiap program berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata.
Sejak pagi, ribuan warga terlihat memadati lokasi kegiatan. Antrean tampak di layanan kesehatan, stan pangan murah, serta pelayanan legalitas usaha. Banyak pelaku usaha mikro memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memperoleh NIB dengan proses yang lebih mudah dan cepat.
Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah mengatakan pelayanan terpadu menjadi bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat secara bersamaan.
“Semua ada interdependensinya. Usaha, kesehatan, irigasi, air, pangan, sandang, papan, dan kesehatan. Kita berusaha supaya masyarakat bisa berusaha dan mandiri,” ujar Dimyati.
Ia menegaskan pemerintah tidak hanya berfokus pada penyaluran bantuan, tetapi juga membuka akses pelayanan dasar sekaligus mendorong masyarakat agar mampu meningkatkan kesejahteraan melalui kegiatan usaha.
Menurut Dimyati, masyarakat yang mandiri memiliki peluang lebih besar menciptakan sumber penghasilan sendiri. Kondisi tersebut diharapkan mampu menekan angka pengangguran sekaligus membuka lapangan kerja baru, terutama melalui pengembangan usaha kecil dan industri rumahan.
“Semua rumah bekerja, tidak ada lagi lahan-lahan tidur atau usaha-usaha tidur. Semua bekerja, semua berusaha, semua produktif,” tegasnya.
Sementara itu, layanan Cek Kesehatan Gratis menjadi salah satu fasilitas yang paling diminati masyarakat. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten Ati Pramudji Hastuti menjelaskan program tersebut bertujuan memperluas akses pemeriksaan kesehatan sekaligus mendeteksi penyakit sejak dini.
Ia mengungkapkan target cakupan CKG tahun 2026 sebesar 46 persen. Hingga awal September, realisasi di Provinsi Banten telah mencapai 50,24 persen atau sekitar 6,48 juta penduduk dari total 12,9 juta jiwa.
Ati mengatakan hasil pemeriksaan menunjukkan penyakit tidak menular, seperti hipertensi dan diabetes, masih menjadi kasus yang paling banyak ditemukan. Menurutnya, deteksi dini sangat penting agar penyakit tersebut tidak berkembang menjadi gangguan yang lebih serius, seperti penyakit jantung maupun gagal ginjal.
Selain itu, Dinas Kesehatan Provinsi Banten terus memperkuat penemuan kasus tuberkulosis (TBC). Dari target sekitar 50.750 kasus pada tahun ini, hingga September pencapaian deteksi telah mencapai sekitar 66 persen.
“Sekarang kita lakukan active case finding di mana-mana. Kami optimistis target bisa tercapai,” kata Ati.
Dalam kegiatan tersebut, Pemprov Banten juga menyalurkan berbagai bantuan kepada masyarakat. Bantuan meliputi 350 paket sembako, bantuan pendidikan anak yatim, bantuan bagi masjid, musala, majelis taklim, pondok pesantren, guru ngaji, Jaminan Sosial Keluarga (Jamsos), Usaha Ekonomi Produktif (UEP), beasiswa Sarjana Penggerak Desa, bantuan beras, hingga bantuan bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia.
Program Sarjana Penggerak Desa membawa harapan baru bagi Rangga Aditia (19), warga Kampung Kaduheleut, Pandeglang. Lulusan SMA Negeri 11 Pandeglang itu mengaku sempat mengurungkan niat kuliah karena keterbatasan ekonomi. Setelah lolos program tersebut, ia memperoleh bantuan pendidikan sebesar Rp20 juta untuk melanjutkan studi di Universitas Mathla’ul Anwar.
“Alhamdulillah keterima. Tadinya mau kerja, belum kepikiran kuliah,” ujarnya.
Manfaat serupa juga dirasakan Sofariah, warga Kecamatan Menes. Ia menerima bantuan Jamsos Keluarga senilai Rp500 ribu yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sekaligus membantu biaya pendidikan anaknya.
Melalui pelayanan terpadu ini, Pemprov Banten berharap masyarakat semakin mudah memperoleh layanan kesehatan, memperkuat usaha melalui legalitas NIB, meningkatkan akses pendidikan, serta memperoleh dukungan ekonomi sehingga tercipta masyarakat yang lebih sehat, produktif, dan mandiri.***
