KILAS BANTEN – Ribuan buruh dari berbagai serikat memadati kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Rabu, 24 Desember 2025. Aksi ini menjadi penanda puncak pengawalan buruh terhadap proses penetapan kenaikan upah tahun 2026. Massa mendesak Gubernur Banten Andra Soni segera mengunci dan menandatangani rekomendasi upah tanpa perubahan.
Aksi tersebut digelar oleh Dewan Pengurus Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (DPD KSPN) Kabupaten Serang bersama aliansi buruh lainnya. Buruh turun ke jalan setelah beredar informasi bahwa rekomendasi kenaikan upah dari enam kabupaten dan kota di Banten telah berada di meja gubernur. Kondisi itu memicu kekhawatiran akan adanya perubahan angka di tingkat akhir.
Ketua DPD KSPN Kabupaten Serang, Eli Rakhmat, menegaskan bahwa aksi di KP3B merupakan penutup dari rangkaian panjang perjuangan buruh sepanjang pembahasan upah 2026. Ia menyebut, kehadiran buruh bukan sekadar simbol, melainkan bentuk pengawalan langsung agar keputusan yang telah disepakati tidak bergeser.
ADVERTISEMENT
. Ukuran gambar 480px x 600pxSCROLL TO RESUME CONTENT
“Terima kasih untuk seluruh kawan-kawan, terutama perangkat DPW. Hari ini kita melakukan aksi terakhir untuk penuntutan upah di tingkat provinsi. Informasi yang saya terima, penandatanganan sebenarnya dijadwalkan pukul dua siang. Namun kami sepakat tetap turun ke KP3B sebagai penutup perjuangan upah 2026,” kata Eli di sela-sela aksi.
Eli menekankan, buruh ingin memastikan angka kenaikan upah yang telah dibahas bersama di Dewan Pengupahan benar-benar dikunci. Menurutnya, rekomendasi kenaikan sekitar 6,6 persen sudah menjadi batas terendah yang bisa diterima pekerja di tengah meningkatnya biaya hidup.
Penulis : Dayat
Editor : Redaksi Kilas Banten
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
