Menurutnya, evaluasi tersebut penting agar kinerja pendapatan daerah tidak hanya bertumpu pada sektor tertentu. Pemerataan kontribusi pendapatan dinilai perlu agar struktur APBD semakin kuat dan berkelanjutan.
Eki menilai, indikator-indikator positif yang sudah tercapai perlu dipertahankan. Bahkan, ia mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerja Pendapatan Asli Daerah secara lebih agresif dan terukur, terutama menghadapi tantangan fiskal pada tahun 2026.
Ia mengingatkan bahwa tahun anggaran 2026 diprediksi akan menjadi periode yang cukup berat bagi keuangan daerah. Salah satu penyebabnya adalah potensi pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat dengan nilai yang cukup signifikan.
ADVERTISEMENT
. Ukuran gambar 480px x 600pxSCROLL TO RESUME CONTENT
“Tahun 2026 akan menjadi tantangan besar. TKD kita cukup besar dan ada potensi penyesuaian dari pusat. Ini menuntut Kabupaten Serang mencari terobosan agar PAD murni bisa meningkat,” jelas Eki.
Menurutnya, ketergantungan berlebihan pada dana transfer pusat berisiko terhadap keberlanjutan pembangunan daerah. Oleh karena itu, kemandirian fiskal harus menjadi fokus utama pemerintah daerah dan DPRD ke depan.
Untuk menjawab tantangan tersebut, DPRD Kabupaten Serang mendorong Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan BPKAD untuk merancang program khusus yang berorientasi pada peningkatan PAD. Program tersebut diharapkan mampu menggali potensi pendapatan baru sekaligus mengoptimalkan sumber pendapatan yang selama ini belum tergarap maksimal.
Eki juga menekankan pentingnya sinergi antara DPRD dan perangkat daerah. Ia menyebut Komisi III DPRD telah meminta Bapenda untuk duduk bersama membahas langkah-langkah strategis peningkatan PAD. Upaya tersebut bahkan sudah mulai dilakukan sejak tahun 2025.
Penulis : Dayat
Editor : Redaksi Kilas Banten
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
