Riqbal Semprot Kisruh IKA UIN SMH Banten: Munas Dinilai “Konyol”, Legalitas Bahrul Ulum Dipertanyakan?
Polemik IKA UIN SMH Banten memanas. Demisioner Presma 2016, Riqbal Abdul Rahmat, menyebut pelaksanaan Munas tidak jelas dasar hukumnya dan menilai kepengurusan sah adalah yang mengantongi SK Rektor UIN SMH BantenKILAS BANTEN – Polemik kepengurusan Ikatan Keluarga Alumni (IKA) UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten terus memanas. Dualisme kepemimpinan yang muncul di tubuh organisasi alumni itu kini memicu perdebatan panjang di kalangan lulusan kampus Islam negeri tersebut.
Demisioner Presiden Mahasiswa UIN SMH Banten tahun 2016, Riqbal Abdul Rahmat, ikut angkat bicara. Ia mempertanyakan legalitas Musyawarah Nasional (Munas) yang melahirkan kepengurusan tandingan di tubuh IKA UIN SMH Banten.
Menurut Riqbal, kepengurusan yang sah harus merujuk pada ketentuan formal dan pengesahan resmi dari pihak kampus. Ia menegaskan, hingga saat ini kepengurusan yang memiliki legitimasi administrasi adalah pihak yang telah menerima Surat Keputusan (SK) dari rektorat.
“Merujuk pada Statuta Kampus, Rektor sudah mengeluarkan SK Nomor 91 Tahun 2026 tertanggal 9 April 2026 yang menetapkan Saudara Husni Mubarak sebagai Ketua IKA UIN SMH Banten yang sah,” kata Riqbal, dalam keterangannya, Senin 18 Mei 2026.
Pernyataan itu muncul di tengah mencuatnya kubu lain hasil Munas yang menetapkan Bahrul Ulum sebagai ketua IKA UIN SMH Banten. Bahrul Ulum sendiri diketahui saat ini menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Serang.
Munculnya dua klaim kepemimpinan itu membuat suasana internal alumni memanas. Sebagian alumni mempertanyakan dasar hukum Munas, sementara pihak lain menilai organisasi alumni harus dibangun secara independen.
Riqbal mengaku dirinya tidak mengetahui secara rinci sejarah awal pembentukan IKA UIN SMH Banten. Meski begitu, ia menyambut positif keberadaan organisasi alumni sebagai wadah memperkuat komunikasi dan jejaring antar lulusan.
“Saya sebenarnya tidak tahu secara detail kapan IKA pertama dibentuk dan melalui mekanisme apa. Tapi ketika ada wadah alumni, tentu itu baik untuk mempererat jaringan,” ujarnya.
Menurut dia, organisasi alumni memiliki fungsi strategis. IKA dinilai dapat membuka akses relasi profesional bagi alumni di berbagai bidang, mulai dari birokrasi, politik, akademisi hingga dunia kerja.
Namun, Riqbal menilai polemik yang terjadi saat ini muncul akibat lemahnya fondasi organisasi. Ia secara tegas mempertanyakan dasar pelaksanaan Munas yang melahirkan kepengurusan baru tersebut.
“Dasar pelaksanaan musyawarah nasional itu apa? Apakah sudah ada AD/ART atau belum? Sampai sekarang saya justru mendapat informasi bahwa AD/ART IKA itu belum ada,” katanya.
Ia menegaskan, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga merupakan syarat mendasar dalam sebuah organisasi. Tanpa aturan yang jelas, legitimasi kepengurusan akan terus dipersoalkan.
Dalam pandangannya, jika AD/ART belum terbentuk secara resmi, maka kewenangan tertinggi organisasi tetap berada di tangan kampus sebagai institusi yang menaungi alumni.
“Kalau AD/ART belum ada, berarti yang memiliki kewenangan tetap lembaga kampus. Karena ini membawa nama almamater dan kelembagaan resmi,” ujar pria asal Kabupaten Cianjur tersebut.
Riqbal kembali menegaskan bahwa pihak yang memiliki legitimasi formal adalah kepengurusan yang memperoleh izin dan pengesahan resmi melalui SK rektorat.
Tak hanya menyoroti aspek legalitas, Riqbal juga mengkritik pelaksanaan Munas yang dianggap tidak terbuka kepada seluruh alumni. Ia mengaku tidak pernah menerima informasi terkait agenda tersebut.
“Jujur saja, baik saya pribadi maupun banyak alumni lain tidak pernah mendapat informasi soal pelaksanaan musyawarah nasional itu,” katanya.
Ia bahkan menyebut pelaksanaan Munas tersebut sebagai sesuatu yang “konyol”. Sebab, Munas digelar setelah pihak kampus menerbitkan SK kepengurusan resmi.
“Bagi saya itu konyol. Apalagi ketika saya tanya ke sana kemari soal siapa ketuanya dan dasar pelaksanaannya, semuanya masih simpang siur,” ujarnya.
Pernyataan keras Riqbal itu menambah daftar kritik terhadap dinamika internal IKA UIN SMH Banten. Sejumlah alumni sebelumnya juga mempertanyakan transparansi proses pembentukan kepengurusan hasil Munas.
Meski demikian, Riqbal mengakui bahwa dinamika organisasi alumni tidak bisa dilepaskan dari unsur politik. Apalagi, beberapa tokoh yang terlibat memiliki latar belakang politik dan jabatan publik.
Namun, ia menilai polemik organisasi alumni seharusnya tidak dijadikan arena kepentingan politik praktis.
“Kalau saya lihat memang tidak terlepas dari unsur politis. Tapi menurut saya terlalu berlebihan kalau politisi sampai sibuk mengurus polemik IKA,” katanya.
Riqbal berharap IKA UIN SMH Banten dapat dibangun lebih profesional dan tertib administrasi ke depan. Ia mengingatkan agar organisasi alumni tidak hanya dijadikan kendaraan kepentingan kelompok tertentu.
“Jangan sampai IKA hanya menjadi formalitas untuk mencapai tujuan individual ketuanya saja. Kasihan para alumni kalau organisasi ini tidak benar-benar memberi manfaat,” ucapnya.
Ia menilai alumni membutuhkan organisasi yang mampu memberikan manfaat nyata. Mulai dari membuka akses pekerjaan, memperluas jejaring karier hingga membangun kolaborasi lintas profesi.
Selain itu, Riqbal menekankan pentingnya transparansi dalam setiap proses organisasi. Menurut dia, seluruh alumni harus memiliki hak yang sama untuk mengetahui agenda dan mekanisme organisasi.
“Harus ada keterbukaan. Jangan sampai musyawarah hanya diketahui segelintir orang atau kelompok tertentu saja,” katanya.
Di tengah polemik yang masih berlangsung, Riqbal mengajak seluruh alumni tetap menjaga persatuan dan solidaritas. Ia mengingatkan agar perbedaan latar belakang organisasi saat masa kuliah tidak menjadi pemicu perpecahan di kalangan alumni.
“Yang paling penting tetap guyub. Semua alumni harus merasa memiliki organisasi ini,” ujarnya.
Ia juga menilai IKA memiliki peran penting dalam memperkuat kontribusi lulusan UIN SMH Banten di berbagai bidang kehidupan sosial dan profesional.
Karena itu, ia berharap seluruh pihak mengedepankan aturan organisasi serta menjaga nama baik almamater dalam menyelesaikan konflik yang terjadi.
“Kalau ke depan sudah ada AD/ART yang jelas dan mekanisme Munas yang elegan, siapapun pemimpinnya pasti akan diterima dengan baik,” tutupnya.***
