KILAS BANTEN – Masyarakat Kabupaten Serang diminta meningkatkan kewaspadaan setelah muncul nomor WhatsApp palsu yang mencatut nama Wakil Bupati Serang, Muhammad Najib Hamas. Nomor yang beredar diketahui menggunakan kontak +62838-6138-7251 dan mengatasnamakan pejabat daerah tersebut.
Informasi mengenai dugaan pencatutan identitas itu menyebar luas di tengah masyarakat. Kondisi tersebut memicu kekhawatiran publik terkait potensi penipuan digital yang mengatasnamakan pejabat pemerintahan.
Pemerintah Kabupaten Serang pun mengingatkan warga agar tidak mudah percaya terhadap setiap pesan, permintaan bantuan, maupun informasi yang dikirim melalui nomor tidak resmi. Masyarakat diminta melakukan verifikasi sebelum merespons komunikasi yang mencurigakan.
Wakil Bupati Serang, Muhammad Najib Hamas, menegaskan masyarakat harus lebih berhati-hati dalam menerima informasi di era digital yang semakin terbuka.
Menurutnya, perkembangan teknologi memang memudahkan masyarakat memperoleh informasi dengan cepat. Namun di sisi lain, situasi itu juga membuka peluang munculnya penyalahgunaan identitas dan penyebaran hoaks.
“Dalam era terbuka digital sekarang ini, kita harus lebih waspada dan hati-hati menerima informasi agar bisa memfilter mana informasi yang sehat dan layak diterima, dan mana informasi hoaks,” ujar Najib Hamas dalam keterangannya, Selasa, 26 Mei 2026.
Ia menilai kemampuan literasi digital menjadi salah satu benteng penting untuk menghadapi maraknya penyebaran informasi palsu di media sosial maupun aplikasi pesan instan. Karena itu, masyarakat diminta lebih cerdas dalam menggunakan teknologi komunikasi.
Najib juga mengajak masyarakat agar tidak mudah terpancing oleh pesan yang mengatasnamakan pejabat daerah tanpa adanya konfirmasi resmi. Menurutnya, sikap kritis sangat diperlukan agar warga tidak menjadi korban penipuan digital.
“Cerdas literasi digital untuk mewujudkan Indonesia damai,” katanya.
Kasus pencatutan nama pejabat melalui WhatsApp bukan kali pertama terjadi. Modus serupa kerap digunakan pelaku untuk menjalankan aksi penipuan. Biasanya, pelaku menghubungi korban dengan mengaku sebagai pejabat pemerintah, tokoh masyarakat, maupun kerabat dekat.
Dalam beberapa kasus, pelaku meminta transfer uang, menawarkan bantuan palsu, hingga meminta data pribadi korban. Tidak sedikit masyarakat yang tertipu karena pelaku menggunakan foto profil dan identitas yang menyerupai akun resmi pejabat terkait.
Fenomena ini menunjukkan ancaman kejahatan siber semakin berkembang seiring meningkatnya penggunaan platform digital di tengah masyarakat. Karena itu, kewaspadaan menjadi langkah utama untuk mencegah kerugian yang lebih besar.
Pemerintah daerah mengimbau warga agar selalu memeriksa kebenaran informasi yang diterima. Jika menemukan pesan mencurigakan yang mengatasnamakan pejabat daerah, masyarakat diminta tidak langsung merespons ataupun memberikan data pribadi.
Selain itu, warga juga diimbau segera melaporkan kepada pihak berwenang apabila menemukan aktivitas yang diduga mengarah pada penipuan digital. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah jatuhnya korban baru.
Masyarakat juga diminta lebih bijak dalam menggunakan media sosial dan aplikasi komunikasi. Peningkatan literasi digital dianggap menjadi kunci untuk menekan penyebaran hoaks serta melindungi masyarakat dari berbagai modus kejahatan siber yang terus berkembang.***
