KILAS BANTEN – Pemerintah Kota (Pemkot) Serang resmi menuntaskan rangkaian program prioritas infrastruktur strategis pada tahun anggaran 2025.
Capaian ini ditandai dengan peresmian gedung baru Kantor Kelurahan Kiara dan Puskesmas Pembantu (Pustu) di Kecamatan Walantaka, Kamis 29 Januari 2026.
Wali Kota Serang menegaskan bahwa selesainya pembangunan gedung permanen tersebut merupakan jawaban atas penantian panjang masyarakat setempat.
Sebelumnya, pelayanan publik di wilayah itu sempat terkendala akibat ketiadaan kantor yang representatif.
Ia berharap peningkatan kualitas fisik bangunan ini berbanding lurus dengan kinerja aparatur pemerintah.
Fasilitas yang memadai harus mampu mempermudah warga dalam mengurus administrasi kependudukan maupun mendapatkan akses kesehatan dasar.
Sementara itu, Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Serang, Dadan Priatna, merinci pihaknya telah menyelesaikan pembangunan lima gedung kantor kelurahan sepanjang tahun 2025. Kelima kelurahan tersebut meliputi Kiara, Sayar, Margaluyu, Cilowong, dan Kalanganyar.
Khusus untuk Kantor Kelurahan Kiara, pembangunan gedung tersebut menelan biaya sekitar Rp 1,4 miliar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Serang.
Anggaran ini terpisah dari pembangunan Pustu yang berada di lokasi yang sama.
Selain mendirikan bangunan baru, DPUPR juga melakukan rehabilitasi berat terhadap sejumlah aset pemerintah yang rusak, seperti Gedung Kecamatan Curug dan Kantor Kelurahan Serang.
Perbaikan difokuskan pada penggantian struktur atap yang sudah bocor dan tidak layak pakai dengan menggunakan material baja ringan.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Serang, Ahmad Hasanudin, melaporkan bahwa pihaknya berhasil mengoperasikan delapan unit Pustu baru sepanjang tahun 2025.
Pembangunan fasilitas kesehatan ini menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat dengan biaya sekitar Rp 750 juta per unit.
Kedelapan Pustu tersebut tersebar di wilayah Cibendung, Pager Agung, Kalodran, Kiara, Pipitan, Tegalsari, Teritih, dan Cipocok Jaya.
Seluruh bangunan menggunakan desain prototipe standar nasional untuk mendukung program Integrasi Layanan Primer (ILP).
Ahmad mengakui bahwa sebaran lokasi Pustu tahun ini didominasi wilayah Kecamatan Walantaka.
Hal tersebut disebabkan ketatnya persyaratan administrasi dari pemerintah pusat yang mewajibkan lahan pembangunan memiliki sertifikat resmi, bukan sekadar Akta Jual Beli (AJB).
Dari 25 titik yang diusulkan Dinkes, hanya delapan lokasi yang disetujui kementerian karena status lahannya telah bersertifikat atau berstatus clear and clean.
Layanan di Pustu baru ini kini terbuka untuk umum dengan dukungan tenaga bidan dan perawat dari Puskesmas induk.
Masyarakat pemegang BPJS Kesehatan dapat mengakses layanan medis dasar dan konsultasi secara gratis di fasilitas tersebut.
Usai meresmikan gedung di Kiara, agenda pemerintah daerah langsung dilanjutkan dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kecamatan Curug.***
